Perlindungan Kesehatan Universal bagi sektor informal

Indonesia memperkenalkan Jaminan Sosial Kesehatan Nasional pada bulan Januari 2014, sebagai tahap terakhir dalam transisi menuju perlindungan kesehatan universal. Skema JKN bergantung pada kontribusi wajib dari tenaga kerja sektor formal dan premi bersubsidi yang ditargetkan untuk kalangan miskin. Namun, banyak sektor rumah tangga informal yang tidak memenuhi syarat untuk subsidi dan diharapkan untuk mendaftar sendiri. Sekitar 60 persen dari rumah tangga Indonesia memperoleh penghasilan dari pemasukan sektor informal, dimana kurang lebih setengahnya tidak akan memenuhi syarat untuk subsidi dan diharapkan untuk mendaftar sendiri.

Hingga saat ini, rancangan program ini tidak begitu efektif untuk menjangkau sektor informal dan dalam mencapai perlindungan universal. Setelah satu tahun, hampir setengah dari populasi belum mendaftarkan diri. Hal ini sejalan dengan pengalaman di tingkat internasional, yang mendapati bahwa sangat sulit untuk meyakinkan sektor rumah tangga informal untuk mendaftar jaminan kesehatan secara sukarela tanpa adanya penyediaan insentif yang kuat. Akan tetapi, bukti empiris yang ketat dalam halangan dalam pengambilan asuransi itu jarang ada.

Penelitian ini mempunyai empat tujuan utama, yaitu:

• Mengkaji pendaftaran Jaminan Sosial Kesehatan Nasional di antara banyak sektor rumah tangga informal yang tidak memenuhi syarat untuk biaya bersubsidi serta tidak dapat mendaftar melalui kontribusi pendapatan dari sektor formal.
• Mengidentifikasi halangan terhadap pendaftaran secara pribadi atas sektor rumah tangga informal tersebut.
• Mengkaji bagaimana kualitas dan ketersediaan persediaan layanan kesehatan mempengaruhi pengambilan asuransi.
• Memberikan rekomendasi kebijakan untuk mengamanatkan sektor informal agar berpartisipasi dalam Jaminan Sosial Kesehatan Nasional.

Dalam penelitian ini, kami mengkaji faktor penentu keikutsertaan dalam asuransi di antara sektor rumah tangga informal. Dengan menggunakan data survei perwakilan rumah tangga nasional, kami mengaitkan pendaftaran ke dalam Jaminan Sosial Kesehatan Nasional dengan penyediaan layanan kesehatan setempat, karakter rumah tangga dan sektor ketenagakerjaan.

Analisis dilakukan terhadap data survei rumah tangga sosial ekonomi nasional (Susenas) tahun 2014. Data ini mencakup informasi tentang keikutsertaan dalam asuransi dan juga karakteristik sosioekonomi yang beragam. Data ini digabungkan ke dalam sensus pedesaan (Podes), yang meliputi informasi tentang penyediaan layanan kesehatan setempat. Untuk mengidentifikasi halangan keikutsertaan dalam asuransi, penelitian menerapkan pendekatan regresi yang multi-variasi.

Temuan

Penelitian mengkonfirmasi bahwa praktik pendaftaran secara sukarela untuk sektor informal itu tidak tepat untuk mencapai perlindungan universal. Analisis statistik menemukan tiga halangan spesifik terhadap keikutsertaan dalam asuransi:

• Literasi asuransi: keikutsertaan dalam asuransi dikaitkan sangat erat dengan variabel proksi terhadap asuransi dan literasi keuangan, serta tingkat pendidikan.
• Seleksi yang tidak diinginkan: keikutsertaan dalam asuransi dikaitkan sangat erat dengan status kesehatan.
• Penyediaan layanan kesehatan publik: keikutsertaan dalam asuransi dikaitkan sangat erat dengan variabel proksi untuk ketersediaan layanan kesehatan berkualitas.

Hasil-hasil tersebut merupakan hasil yang solid sehubungan dengan pengawasan terhadap rumah tangga, desa dan karakteristik regional lainnya, variasi dalam model statistik dan pilihan (sub-)sampel.

Hasil menunjukkan bahwa jarak menuju fasilitas layanan kesehatan dan kurangnya literasi asuransi menjadi halangan utama dari pendaftaran asuransi. Kami juga mendapatkan bukti yang jelas tentang seleksi yang tidak diinginkan, dimana pendaftaran terkonsentrasi di antara rumah tangga yang memiliki kebutuhan langsung atas layanan kesehatan. Seleksi tersebut membatasi pembagian risiko, sesuatu yang krusial untuk keberlangsungan hidup dan kesinambungan skema asuransi.

Kesimpulan

Kami menyimpulkan tiga kebijakan utama dari temuan tersebut di atas. Pertama, program asuransi perlu mengatasi kekurangan dari rancangan yang kritis untuk mengurangi seleksi yang tidak diinginkan, dengan memperkenalkan periode tunggu yang lebih lama untuk mendaftar. Kedua, insentif tambahan untuk mendaftar perlu diperkenalkan apabila perlindungan universal ingin dicapai. Hal ini dapat memakai format subsidi premi dan kampanye untuk memperbaiki literasi keuangan.

Sebagai alternatif, dapat dikaji lebih jauh hubungan dengan program perlindungan sosial lainnya atau mekanisme inovatif untuk melaksanakan pendaftaran sektor informal. Terakhir, pemerintah nasional dan setempat perlu meningkatkan investasi di bidang penyediaan layanan kesehatan berkualitas, karena hal ini penting bagi kesuksesan skema asuransi kesehatan nasional.