Pemilu 2019 di dua negara bertetangga
Two neighbours go to the polls

Posted on May 27, 2019 By Dr Reni Suwarso dan Kevin Evans

(Credit: News Corp Australia)

Baca artikel ini dalam Bahasa Indonesia
Read this article in English

Pemilu 2019 di dua negara bertetangga

Australia dan Indonesia tahun ini menyelenggarakan pemilu yang hanya berlangsung selama satu bulan, hasilnya Perdana Menteri petahana Scott Morrison (ScoMo) dan Presiden petahana Joko Widodo (Jokowi) terpilih kembali. Koalisi pendukung mereka, Koalisi Liberal-Nasional pendukung ScoMo dan koalisi yang dipimpin PDI Perjuangan pendukung Jokowi juga sukses menguasai mayoritas kursi di DPR masing-masing.

Hasil Pemilu Australia mengejutkan karena sebelumnya prediksi yang berkembang di berbagai lembaga survey adalah Scott Morrison dan Partai Liberal akan dikalahkan oleh Bill Shorten dan oposisi Partai Buruh. Di Indonesia sebaliknya, prediksi yang berkembang sejak tahun lalu adalah Joko Widodo dan partai koalisi pendukungnya yang dipimpin oleh PDI Perjuangan akan menang dan menguasai Parlemen. Itu sebabnya, lawan politiknya, Prabowo Subianto dan koalisi pendukungnya yang dipimpin oleh Partai Gerindra, berusaha seperti layaknya pihak oposisi mengkritik track record program pembangunan yang sudah berhasil dicapai oleh pemerintahan Jokowi, bahkan menghalalkan segala cara dengan menggunakan sentimen primordial seperti SARA (suku, ras dan agama) dan memanfaatkan kelompok radikal agama yang mendekat ke kubu mereka. Selain itu, kubu Prabowo mengeluh soal peliputan media yang dinilai berat.

Di Australia tidak ada yang terkejut ketika Bill Shorten dan Partai Buruh, yang diprediksi pasti menang oleh berbagai lembaga survey, langsung menerima kekalahan mereka bahkan memberikan ucapan selamat kepada ScoMo dan Koalisi Liberal-Nasional bahkan sebelum perhitunganresmi diumumkan. Dalam pidatonya, Bill Shorten mengatakan “setelah kontes berakhir, kita semua memiliki tanggung-jawab untuk menghormati hasilnya, menghormati keinginan rakyat Australia dan untuk menyatukan bangsa kita.” . Pidato yang patut dibanggakan.

Sebaliknya di Indonesia, Prabowo Subianto dan Koalisi pendukungnya menolak hasil perhitungan resmi KPU terkait Pemilu Presiden tapi menerima hasil Pemilu Legislatif. Tahun 2019, Indonesia pertama kali menyelenggarakan Pemilu Presiden serentak dengan Pemilu Legislatif. Sejak awal kampanye sudah diposisikan bahwa penyelenggara dan proses pemilu curang memang sudah dibangun dengan terstruktur, sistematis dan masif. Beragam kecurangan terhadap sistem kenegaraan tanpa memberikan bukti yang substantif dilempar. Suasana diperkeruh dengan aneka macam hoax dan hasutan yang disebarkan lewat media sosial. Namun demikian pada akhirnya dan sesuai jalur konstitusi, kubu ini melayangkan gugatan kecurangan pemilu ke MK yang memang merupakan haknya. Namun sebelumnya, tanggal 21-22 Mei 2019, satu hari setelah pengumuman resmi disampaikan KPU, massa pendukung dan simpatisan yang sering terlihat berada di belakang kubu Prabowo melakukan unjuk rasa yang berakhir dengan tindakan anarkis. Tindakan ini menyebabkan paling sedikit enam orang meninggal, ratusan orang terluka, ratusan tersangka provokator ditahan, pembakaran mobil di Asrama brimob, perusakan fasilitas umum dan merugikan negara sebesar 500 milyar rupiah.

Agak sulit membayangkan ketidak-dewasaan politik seperti ini terjadi di Australia. Yang paling mendekati suasana demikian di Australia adalah Pemilu tahun 1975 yang menyusul pemberhentian Pemerintah sesaat oleh Gubernur Jenderal. Namun setelah hasil pemilu diumumkan, hasilnya diterima pihak yang kalah dan Pemerintah terpilih yang baru langsung mulai bekerja.

(Credit: News Corp Australia)

Pasca pemilu, Koalisi Liberal-Nasional pemerintahan ScoMo diprediksi akan stabil dengan konfigurasi sama seperti pada waktu kampanye. Sebaliknya koalisi yang dipimpin PDI Perjuangan pendukung Jokowi diprediksi agak sulit untuk menjadi stabil dan konfigurasinya kemungkinan besar.  Yang jelas, salah satu partai pendukung Jokowi, Partai Hanura, gagal melampaui ambang batas parlemen. Sedangkan, Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional sudah memberi sinyal untuk pindah ke kubu pemenang walaupun sebelumnya mendukung Prabowo.

Politik pasca pemilu di kedua negara kemungkinan tidak berubah jauh. Kedua negara tetap harus mengatasi tantangan utama yang sama, yaitu kenaikan biaya hidup dan kesulitan untuk mencari kerja yang layak. Masalah Australia ditambahkan mulai dari penanganan jumlah imigran yang tinggi walaupun pertumbuhan ekonomi sudah melambat, tindakan konkrit dan memadai untuk menghadapi tantangan lingkungan hidup dan pemanasan global sampai dengan partisipasi politik dan kepemimpinan perempuan. Sedangkan untuk Jokowi, masalah terberat yang harus dihadapi masih terkait dengan isu SARA dan pemaksaan/radikalisasi agama karena kuatnya infiltrasi ideologi kewarga-agamaan bukan lagi kewarga-negaraan yang berasal dari Timur Tengah yang bergerak semakin subur sejak 10 tahun terakhir masa Presiden Soeharto dan makin intens sejak era Reformasi. Tapi, kedua negara tidak akan dapat menghindar dari dampak globalisasi, terutama dampak pertikaian perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina serta kebangkitan Cina sebagai kekuatan multi-dimensional di Kawasan Asia-Pasifik.

Sistem Pemilu DPR Australia

Untuk mengisi kursi di House of Representatives (DPR), Australia menerapkan sistem preferential voting, berbasis perwakilan tunggal. Pemilih di setiap dapil mendapatkan satu orang wakil. Sistem perwakilan tunggal seperti ini juga dikenal di Amerika, India dan Malaysia. Tapi berbeda dengan negara-negara tersebut, pemilih Australia tidak hanya nyoblos satu caleg saja. Pemilih harus menyusun ranking (pengurutan) setiap caleg dari yang paling disukai sampai dengan calon yang paling tidak disukai. Misalnya, kalau ada tujuh caleg, maka harus mengurut dari satu (caleg paling favorit) sampai ke tujuh (caleg paling tidak favorit). Dampak dari sistem ini adalah pihak yang menang belum tentu yang paling favorit. Calon yang menang adalah calon yang paling bisa diterima oleh pemilih dengan suara di atas 50%.

Contoh paling nyata tentang keunggulan sistem pemilihan preferential voting untuk menjamin kemenangan untuk calon yang paling bisa diterima, bukan hanya yang paling populer sebagai berikut:

Contoh ini adalah dari Dapil Blair di Negara Bagian Queensland pada Pemilu 1998.

Hasil dari Dapil Blair di Pemilu Nasional Australia 1998. Tabel di sebelah kiri adalah perhitungan suara pertama, dan di sebelah kanan adalah hasil hitungan terakhir yang menunjukkan kemenangan Thompson atas Hanson. (Photo credit: ABC)

Mengingat tidak ada calon yang menunjukkan tingkat dukungan di atas 50% maka suara dari caleg yang mendapatkan suara paling sedikit didistribusikan di antara caleg lain. Proses tersebut diulang sampai akhirnya mendapatkan caleg yang menunjukkan tingkat dukungan di atas 50%.

Untuk Dapil Blair pada Pemilu 1998, akhirnya yang menang adalah caleg dengan suara awal hanya 21,7%.  Mengapa dia bisa menang?

Di Dapil Blair pada Pemilu 1998, pemilih Partai Buruh lebih suka mendukung caleg dari Partai Liberal dibandingkan dengan Partai One Nation walaupun Pauline Hanson dari Partai One Nation mendapatkan suara tertinggi pada perhitungan suara pertama (36,0%).

Pauline Hanson sejak awal dikenal sebagai politisi rasis karena mendukung berbagai kebijakan dan sentimen diskriminatif, terutama kebijakan imigrasi, terhadap ras minoritas di Australia. Karena menempatkan diri di kutub ekstrim politik, sikap publik terhadap Hanson adalah antara “cinta” dan “benci”. Hanson mendapatkan 36% suara pada perhitungan suara pertama. Tapi Hanson tidak bisa keluar sebagai pemenang dengan suara di atas 50% karena pemilih dari partai-partai lain tidak menempatkan Hanson sebagai caleg favorit mereka. Virginia Clark dari Partai Buruh mendapatkan suara 25,3%, nomor dua tertinggi setelah Hanson. Tapi, Clark bernasib sama dengan Hanson. Clark tidak bisa keluar sebagai pemenang dengan suara di atas 50% karena pemilih dari partai-partai lain (terutama dari Partai Nasional) tidak menempatkan Clark sebagai caleg favorit mereka. Partai Liberal, selama lebih dari 70 tahun, selalu berkoalisi dengan partai Nasional. Sehingga tidak heran bila pemilih Partai Nasional lebih menyukai caleg dari Partai Liberal dibandingkan calon dari Partai Buruh.

Pemenangnya adalah, Cameron Thompson dari Partai Liberal, walaupun hanya urutan ketiga (21,7%) pada perhitungan suara pertama. Nampak jelas bahwa pemilih Partai Nasional menempatkan Thompson sebagai favorit mereka setelah dalam hitungan kembali suara dengan preferensi pemilih caleg lain Brett White/Partai Nasional tidak bisa mengalahkan mitra koalisinya dari Partai Liberal. Mereka juga menempatkan Thompson sebagai lebih favorit dibandingkan dengan Clark/Partai Buruh. Sehingga pada hitungan terakhir, tingkat dukungan untuk caleg dari partai Liberal melampaui tingkat dukungan untuk caleg Partai Buruh dan juga calon Partai One Nation.

 

Sistem pemilu gaya Australia ini sangat efektif untuk mencegah caleg atau partai yang dianggap ekstrim sehingga sangat sulit buat mereka untuk menang kursi di DPR. Sistem ini sering ditawarkan untuk diterapkan di negara-negara yang mudah terfragmentasi dan rawan konflik. Karena sistem ini bisa mendorong caleg/ partai ekstrim untuk berubah menjadi lebih akomodatif dan moderat bila ingin menang pemilu, atau kalau tetap mempertahankan garis keras, harus siap kalah terus. Sistem ini juga bisa mengurangi konflik karena mampu mendorong caleg/partai mempersempit jarak ideologi atau tata kampanye mereka. Mungkin sistem ini cocok diterapkan di Indonesia, terutama untuk mencegah terpilihnya caleg/partai ekstrim yang ingin mengganti Ideologi Pancasila dengan misalnya mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia Syariah ataupun Republik Rakyat Indonesia yang berhaluan komunis atau fasis.

 

Pemilu 2019 melanggar pakem dan tanda-tanda

Pakem dalam perpolitikan Australia adalah partai yang pecah (fragmented) tidak akan menang pemilu. Selama empat tahun terakhir ini Partai Liberal dipimpin tiga orang. PM Tony Abbott dijatuhkan oleh Malcolm Turnbull. Tony Abbott tampaknya tidak ikhlas karena setelah tidak menjabat, Abbott menjadi  pengkritik efektif PM Turnbull, padahal masih merupakan anggota Koalisi yang berkuasa. Sampai akhirnya pertengahan tahun lalu Turnbull mundur dan digantikan dengan ScoMo. Pergantian sangat cepat antara Abbott-Turnbull-Morrison menunjukkan bahwa ada perpecahan tajam dalam tubuh Partai Liberal; antara faksi progresif (didukung Turnbull) dan faksi ultra-konservatif (didukung Abbott). Morrison merupakan tokoh yang relatif netral di antara kedua kubu ini. Pergantian ini mencerminkan “kelabilan” dalam tubuh partai pemerintah, dan ini dianggap tanda “kejatuhan” pemerintahan partai tersebut. Tanda-tanda tersebut, diikuti tanda-tanda lain. Diantaranya, koalisi Partai Liberal dan Partai Nasional kehilangan satu kursi di Parlemen, yaitu: kursi yang ditinggalkan mantan PM Turnbull. Kursi kosong tersebut berhasil direbut oleh caleg independen, Kerryn Phelps. Ini mengejutkan karena dalam sejarah perpolitikan di Australia, Partai Liberal tidak pernah kalah di Dapil tersebut. Tanda lain muncul ketika Barnaby Joyce pemimpin Partai Nasional, sekaligus wakil PM Australia, dipaksa mundur karena kasus integritas.

Walaupun partainya pecah dan tanda-tanda kejatuhan muncul, PM Scott Morrison tetap percaya diri dan bersemangat memimpin kampanye. PM Morrison berkampanye seperti calon yang bertarung dengan sistem pemilu majoritarian: every vote counts. PM Morrison rajin blusukan dan pandai menjual keberhasilan pemerintahan yang dia pimpin walaupun baru seumur jagung. Jajak pendapat memang memperlihatkan sejumlah ketidakpuasan rakyat Australia terhadap PM Morrison. Tapi, PM Morrison masih lebih disukai dibandingkan pemimpin kubu oposisi yang berasal dari Partai Buruh, Bill Shorten.

 

Nampaknya pemilih Australia tidak lagi menghirau pakem dan tanda-tanda. Mereka tetap memilih Morrison sebagai PM dan tetap setia mendukung Koalisi Liberal-Nasional. Sukses pemilu adalah suksesnya Morrison. Pasca pemilu juga akan menjadi suksesnya Morrison. Mengingat Koalisi pendukung PM Morrison berhasil menguasai kursi mayoritas dan tidak ada lagi mantan perdana menteri di Parlemen, maka PM Morrison akan mendapatkan keleluasaan dalam mengendalikan arah kebijakan Pemerintah.

Kemenangan Koalisi Liberal-Nasional atas mayoritas kursi di House of Representatives sudah dipastikan oleh AEC (KPU Australia). Pembagian kursi akan sebagai berikut:

Lain cerita di Senat 2019

Senat (atau di Indonesia sering disamakan dengan DPD) terdiri dari 76 senator. Masing-masing dari enam negara bagian di Australia mengirimkan 12 senator untuk periode jabatan enam tahun. Meskipun demikian, setiap tiga tahun terdapat sistem rotasi, bahkan separuh dari total senator bisa diganti. Empat senator lainnya, masing-masing dua orang mewakili kawasan Ibu Kota Australia dan Kawasan Utara, dipilih berbarengan dengan DPR untuk masa jabatan tiga tahun. Di Pemilu 2019, Koalisi Liberal-Nasional hanya menguasai 33 atau maksimal 34 kursi senat. Padahal diperlukan 39 suara senator bila ingin meloloskan RUU dengan mulus. Partai Buruh menguasai jumlah kursi yang lebih sedikit daripada kubu Koalisi di Senat. Partai Hijau, yang pro-lingkungan hidup dan cenderung bersifat progresif, akan menguasai enam kursi. Sisa kursi dikuasai partai-partai kecil.

Sebetulnya kerja sama antara Koalisi dan Partai Hijau sudah cukup untuk menjamin agenda Pemerintah. Namun demikian, mereka hampir tidak pernah menyepakati agenda apapun. Kebutuhan untuk menegosiasi setiap RUU dengan Senat akan mengurangi kapasitas Pemerintah Koalisi untuk bertindak terlalu jauh.

Antony Green dari ABC, tokoh televisi yang populer dan analis pemilihan yang bertanggung jawab atas prediksi hasil pemilihan mereka. (Credit: ABC)

Bangkitnya faksi ultra-konservatif

Faksi ultra-konservatif mulai bangkit pada masa kepemimpinan John Howard dan bergerak sangat agresif pada periode PM Tony Abbott. Sejak itu, Partai Liberal mulai kelihatan terpolarisasi. Sikap tidak peka terhadap partisipasi politik perempuan, sikap yang masih pro-monarki dengan kembali diadopsinya gelar keningratan yang sudah ditanggalkan puluhan tahun sebelumnya, sikap tidak mau menerima adanya efek perubahan iklim, sikap tegas terhadap manusia perahu (boat people), diprediksi lambat laun menyebabkan penolakan dari pemilih Liberal yang moderat meningkat.

Pada Pemilu 2013, petahana Liberal di Dapil Indi yang merupakan kursi sangat aman untuk Liberal dikalahkan oleh Kathy McGowan seorang calon independen. Di Pemilu 2019, McGowan mengundurkan diri dan digantikan oleh independen lainnya, Helen Haines. Kemudian pengganti Turnbull di Dapil Wentworth adalah Kerryn Phelps caleg independen. Dapil Mayo, kursi aman untuk Liberal di Australia Selatan dimenangkan oleh Rebekha Sharkie caleg dari partai kecil. Pada Pemilu 2019, Tony Abbott akhirnya menghadapi nasib yang sama. Di dapilnya Warringah, yang sangat aman untuk Liberal, mantan PM Abbott dikalahkan oleh Zali Steggall caleg independen. Semuanya perempuan. Hal ini memperlihatkan bagaimana menguatnya posisi perempuan dalam politik, bahkan mereka sukses bertarung melalui jalur independen yang relatif lebih membutuhkan keberanian dan kekuatan. Ini juga memperlihatkan bahwa banyak pemilih di dapil aman untuk Liberal mengalihkan suaranya dari Partai Liberal kepada caleg yang mencerminkan nilai-nilai moderat dalam Partai Liberal walaupun caleg tersebut bukan anggota Partai Liberal.

Fragmentasi politik Australia

Sejak akhir Perang Dunia II hanya ada tiga partai yang pernah berkuasa di Australia, yaitu Partai Buruh dan Partai Liberal bersama mitra juniornya Partai Nasional (dulu bernama Partai Rural). Koalisi ini berhasil mempertahankan solidaritasnya biarpun Partai Liberal sudah menang cukup banyak kursi untuk berkuasa sepihak. Sumber stabilitas dalam Koalisi dibentuk karena masing-masing anggota Koalisi memfokuskan diri pada wilayah berbeda. Liberal memfokuskan diri di wilayah perkotaan sedangkan Partai Nasional memfokuskan perhatian di wilayah pedesaan.

Namun demikian, selama 20 tahun ini, telah muncul beberapa partai sempalan dari kedua partai Koalisi. Dari Partai Liberal telah muncul One Nation, Partai Konservatif, Palmer United Party (sekarang United Australia Party) dan Partai One Nation. Dari Partai Nasional telah muncul Partai Katter Australia. Masing-masing cenderung merupakan “fan club” terhadap para tokoh pendiri, misalnya, Pauline Hanson, Cory Bernardi, Clive Palmer dan Bob Katter. Namun perlu dicatat bahwa partai sempalan ini merupakan pecahan dari faksi ekstrim Partai Liberal, bukan dari sayap moderatnya.

Pada saat yang sama, Partai Buruh sendiri tidak bebas dari perpecahan. Walau pecahan terakhir terjadi pada pertengahan 1950an, namun suara pemilih dari sayap kirinya juga menurun terutama kepada pemilih Partai Hijau. Sebagai contoh, 50 tahun lalu sebanyak 47% pemilih memilih Partai Buruh sedangkan 43% pemilih memilih anggota Koalisi. Dengan demikian hanya 10% pemilih memilih partai lain.

Hasil sementara Pemilu 2019, Partai Buruh meraih 34% suara sedangkan Koalisi meraih 41% suara. Dengan demikian diperkirakan ada 25% pemilih memilih partai di luar kedua kubu politik. Partai kecil berhaluan tengah-kanan mungkin meraih 10% sedangkan yang berhaluan tengah-kiri meraih 12% termasuk 10% untuk Partai Hijau. Calon independen meraih sisanya. Angka-angka ini memperlihatkan politik Australia semakin terfragmentasi. Dibandingkan Indonesia, sesungguhnya partai politik Indonesia lebih terfragmentasi dengan tidak adanya partai yang mendapatkan suara diatas 20%. Dengan partai politik yang semakin terfragmentasi, peran pemimpin pemerintahan sangat diperlukan sebagai pengayom bangsa. Dengan demikian penting sekali, PM ScoMo dan Presiden Jokowi dapat menjaga kebhinekaan politik dan aliran yang ada di masing-masing negara.

 


Two neighbours go to the polls

Within a one-month period, both Australia and Indonesia conducted national elections this year. The results saw the re-election of incumbent Prime Minister Scott Morrison (ScoMo) and incumbent President Joko Widodo (Jokowi). Their respective coalitions, the Liberal and National parties supporting ScoMo and the PDIP-led coalition supporting Jokowi, have also been successful in securing majorities on the floor of their respective houses of representatives.

The Australian election results were all the more surprising considering that pre-election opinion polls indicated ScoMo would be defeated by Bill Shorten and the Labor Party. By contrast, in Indonesia, polling over the past year has all indicated that Jokowi and his coalition would retain control of the presidency and the Parliament. It is no doubt for these reasons that his opponent, Prabowo Subianto, and his Gerindra Party-led coalition sought, as opposition forces do, to attack the track record of the incumbent administration. They targeted Jokowi’s development program and went further by mobilising primordial sentiments along religious, racial and ethnic lines, including using radical religious groups. In addition the Prabowo camp complained a great deal about media coverage.

In Australia nobody was surprised when Bill Shorten and his Labor Party, despite long term predictions of victory, immediately accepted the election results and called to congratulate ScoMo on his surprise victory. In his concession speech Bill Shorten stated that “after the contest concludes, we all have a responsibility to accept the results, respect the will of the Australian people, and unite our nation”. A very praiseworthy speech.

In contrast, in Indonesia, Prabowo Subianto and his coalition supporters rejected the results of the official count by the Election Commission for the presidential election, although strangely accepted the results of the official count for the parliamentary elections. In 2019 for the first time Indonesia conducted presidential and parliamentary elections on the same day. Since the start of the campaign the opposition, perhaps channeling Donald Trump, asserted that the management and conduct of the election authorities was unfair, building these assertions in a structured, systematic and massive manner.

Even so, in the end, and in accordance with their constitutional rights, Team Prabowo submitted a legal challenge to the Constitutional Court. Despite this, on 21 and 22 May, one day after the Election Commission announced the results of the presidential elections (declaring Jokowi the winner), masses of supporters who are usually seen supporting Team Prabowo conducted demonstrations that ended in chaos. These actions left at least six people dead, hundreds injured, hundreds of suspects arrested, the burning of police cars and the destruction of public facilities with losses to the nation of at least AUD $70 million.

It would be all but impossible to imagine such political immaturity in Australia. The closest that comes to mind was the situation approaching the 1975 election that followed the dismissal of the Government by the governor general. Even then, after the results were announced they were accepted by the losers and the duly elected Government set to work immediately.

(Credit: News Corp Australia)

Post the 2019 election ScoMo’s Liberal-National Coalition is expected to be stable, with the same basic party configuration as when they entered the election. In contrast, the Jokowi supporting coalition led by PDIP will have to differ somewhat from its composition beforehand. One of the supporting parties, Hanura, (founded by General Wiranto) has failed to pass the electoral threshold of four percent. Meanwhile the Demokrat Party of former President Yudhoyono and the National Mandate Party (PAN) have indicated that they would be happy to join the winning coalition despite having supported Prabowo in the election.

The politics in both countries after these elections may not change much. Both countries will continue to face key similar problems, namely dealing with rising costs of living in the face of the struggle to ensure well-paying jobs for the workforce. Additional challenges for Australia will be managing its immigration policy in the face of slowing economic growth, undertaking concrete action to confront the challenges of the environment and global warming together with political participation and women in leadership.

Meanwhile for Jokowi the biggest problem relates to the matters of age-old divides and the forceful spread of radicalised religion. We’ve seen increased infiltration by an ideology from the Middle East that promotes not national citizenship but rather trans-national religion-ship. This has grown since the final decade of the Suharto era and more intensely still during the democratic era. But, neither nation can hide from the impact of globalisation, in particular the trade war between China and the US together with the rise of China as a multidimensional power in the Asia Pacific region.

The election system for Australia’s House of Representatives

The system used for electing candidates to Australia’s House of Representatives is called ‘preferential voting’, based on single member constituencies. Single member constituencies are also used in the US, the UK, India and Malaysia, for example. But unlike the crude first-past-the-post system these countries apply, Australian voters do not only vote for one candidate. Voters must rank each candidate on their ballot paper from their most preferred candidate to their least preferred candidate. For example, if there are seven candidates the voter marks 1 beside their most preferred candidate, 2 for their second-most preferred and so on, down to 7 for their least preferred candidate. The impact of this system is that the most popular candidate (the one with the most number 1 votes) is not necessarily the winner. The winning candidate is the one considered most acceptable, as demonstrated by securing over 50% of the vote after the distribution of the preferences of voters who placed a 1 next to the less popular candidates.

A classic example of this preferential voting in action – one that demonstrates the victory of the most acceptable, not most popular candidate – is the result from the Division of Blair in southern Queensland in the 1998 federal election.

The result for the Division of Blair in 1998. The table to the left indicates first preference votes among the nine candidates. The table to the right shows the results of the final distribution of preferences demonstrating Thompson’s victory over Hanson. (Photo credit: ABC)

The result for the Division of Blair in 1998. The table to the left indicates first preference votes among the nine candidates. The table to the right demonstrates the results of the final distribution of preferences demonstrating Thompson’s victory over Hanson.

Noting that no candidate secured over 50% of the number 1 votes (the first count), the second preference votes of the weakest candidate (Mark Sloane) were then distributed among the other eight candidates. This process was continued until one of the candidates secured over 50% of the total vote. That, it turned out, was the candidate who had come third in the first count, with only 21.7%, who overtook the first-count winner, despite her having received a far-greater 36% of the number 1 votes. That’s the maths. Now for the politics.

Since bursting onto the political scene in the 1996 election as the soon-to-be-disendorsed Liberal candidate for the safest Labor seat in Queensland, Ms Hanson has been Australia’s leading voice for promoting racial sentiments, demonising racial minorities and promoting anti-immigrant policies. Placing herself on the extreme political fringe, Ms Hanson galvanises lots of political support, but also lots of opposition. As a result it was extremely difficult for her to raise her base of 36% of number 1 votes on first count up to 50% on preferences, given that most of the remaining 64% of voters essentially said ‘anyone but Pauline’.

Among the major four parties in that campaign the weakest was the National Party. Given the 70-year political coalition they have had with the Liberal Party it is hardly surprising that most voters preferred the Liberal candidate to the Labor candidate. This boost to preferences support for the Liberal elevated him above the Labor candidate. As the weakest candidate among the remaining three, Labor voters were put in the historically difficult position of supporting either a Liberal (70-year political opponents) or Ms Hanson, who was even more extreme in her views. In the end most of them favoured the Liberal over Ms Hanson.

 

The Australian voting system used in the House of Representatives is very effective in preventing candidates and parties that are considered extreme from being elected. This system is indeed often proposed for use in divided and conflict-ridden societies. This is because this system encourages extreme candidates and parties to moderate their positions to become electable, or face ongoing defeat. Perhaps this system would be appropriate for Indonesia, especially to prevent the election of extremist candidates and parties that wish to replace Pancasila with, for example, the establishment of a Syariah-based Republic of Indonesia, or a People’s Republic of Indonesia based on communism or fascism.

 

The 2019 Australian election violated old axioms

An age-old political truth is Australia is that a divided party will not win an election. Over the last four years the Liberal Party has been led by three people. PM Tony Abbott was replaced by Malcolm Turnbull. Tony Abbott never accepted this result and following his ousting he became a sharp critic of PM Turnbull despite being part of the same party. In August 2018, Turnbull was replaced by ScoMo. The fast changeover of leaders between Abbott-Turnbull-Morrison indicates there is a deep division in the party between the progressive wing (led by Turnbull) and the ultra-conservative wing (led by Abbott).

Morrison represents a relatively neutral figure between these two groups. These changes reflect an instability within the governing party. This usually presages imminent failure by such a government to be re-elected. In the case of the last Coalition government there were other ominous signs. The seat vacated by former PM Turnbull was won in a by-election by an independent candidate – the first time in Australian history that this seat had not been won by a Liberal Party candidate (or one from the party’s ancestors). Another sign was the resignation of the former deputy PM Barnaby Joyce, leader of the National Party, in scandalous circumstances.

Despite the ominous signs for his Government, ScoMo campaigned with confidence and energy as a central campaign leader. He campaigned as one does in a majoritarian system in which every vote does count. He mixed frequently with regular folk and extolled the successes of his administration despite it only being a few months old. Opinion polls did indicate a level of dissatisfaction with him, however, throughout the campaign, he remained more popular than the leader of the opposition Labor Party, Bill Shorten.

 

It seems that the Australian voters no longer follow the old axiom of rejecting divided parties. They did indeed elect ScoMo as prime minister, remaining loyal to the Liberal and National Coalition. Had he lost the 2019 election he would have been the first Australian prime minister never to win an election since William McMahon in the early 1970s. The success of the Coalition was very much ScoMo’s. Post the election the success of the Government will also be very much determined by ScoMo. Recalling that this new Parliament contains no former prime ministers should add further to the wiggle room he enjoys in leadership.

 

The victory of the Liberal and National Coalition in the House of Representatives was announced by the Australian Electoral Commission with the following division of seats and comparison to the 2016 elections.

A different story in the Senate

The Senate (akin to Indonesia’s DPD) consists of 76 senators. Voters in each state elect 12 senators for a six-year term. Half of those 12 are elected every three years. Voters in the two special regions (Northern Territory and the Australian Capital Territory) vote for just two senators, each of whom are re-elected every three years. To pass legislation the Government needs to secure the support of 39 senators.

The latest estimates of likely Senate results, with 85% of votes counted, are as follows:

  • Coalition, 35 senators
  • Labor, 26 senators
  • Greens, 9 senators
  • Others, 6 senators

The Coalition falls a few seats short of an outright majority. The opposition Labor Party has even fewer seats.

Mathematically, the easiest path for the Coalition would be to work with the Greens. Unfortunately, this will not occur as, politically, the Coalition agrees on even less with the Greens than they do with Labor. In this regard the Government will need to negotiate each of its proposed laws through the Senate, hoping to rely on many of the minor parties, most of whose members are either centre-right or extreme right.

The ABC’s Antony Green, a popular TV personality and the election analyst in charge of their election outcome predictions. (Credit: ABC)

The ultra-conservative wing of the Liberal Party began to emerge under the leadership of former PM John Howard and became much more influential under the leadership of PM Abbott. Since then, the party has become polarised. A number of issues were predicted to steadily erode the moderate voting base of the party. These include its lack of concern for the political participation of women, a pro-monarchy position as reflected in a decision to bring back a knights and dames system discarded decades ago, a willful rejection of the effects of climate change, and a tough stance against asylum seekers arriving by boat.

In the 2013 elections the Liberal incumbent in the safe Division of Indi was defeated by independent Kathy McGowan. Retiring at the 2019 elections she was replaced by another independent, Helen Haines. Turnbull’s replacement in his seat was Kerryn Phelps, another independent. Mayo, a safe Liberal seat in South Australia, was won by Rebekha Sharkie from a minor progressive Liberal-leaning party. In the Division of Warringah, long held by the Liberals, the incumbent Tony Abbott met his own fate being defeated by Zali Steggall, another independent candidate. All these victors in safe Liberal seats have been women. This demonstrates the effectiveness of women as candidates, especially given the practical electoral difficulties facing independent candidates. It also shows that many voters in safe Liberal seats are willing to punish the party for being out of touch with modern and moderate values by voting for women who lean Liberal, but are not from the party.

Political fragmentation in Australia

Since the end of World War II, there have only ever been three parties in Government, namely the Labor Party (27 years) and the Coalition of the Liberal Party and the National Party (formerly the Country Party). The Coalition have governed for a total of 47 years since WWII. It has been remarkably stable, with the Liberals remaining in the Coalition even when they won sufficient seats to govern as a single party majority. The strength of the Coalition has been founded upon an effective division of territory, with the Liberals focused on urban areas and the National Party focuses on rural areas. It is a geographic division that has also served the centre-right in Germany (led by the Christian Democratic Union with its junior partner, the Christian Social Union, based in Bavaria.)

Even so, over the past 20 years there has been a splintering of parties from that core Coalition. From the Liberal Party has sprung the One Nation Party, the Conservative Party and the Palmer United Party (now United Australia Party). There are even splinters of splinters such as the Jacqui Lambie Network that emerged from the Palmer United Party. From the National Party has sprung the Katter Australia Party. Each tends to represent a kind of “fan club” of its founder, such as Pauline Hanson, Clive Palmer, Cory Bernardi, Bob Katter and Jacqui Lambie. Each of these parties should be seen as splinters of the extreme of their original parties, not of their moderate wings.

At the same time, the Labor Party itself has not been immune to divisions. While the last split took place in the mid-1950s, it is also the case that many progressive and leftist voters have moved towards supporting the Greens Party.

Demonstration of the migration of voters from the main parties can been seen in the following: some 50 years ago, in the 1969 elections, 47% of voters voted Labor while 43% voted for the Coalition. This meant that 10% of voters supported other parties. Contrast that with 2019 where Labor secured 34% of the vote and the Coalition 41%. This meant that 25% of voters supported other parties. Small parties from the centre-right secured 10% of votes while those of the centre-left secured 12%, including 10% for the Greens (and independents the remaining three percent.)

These results demonstrate a degree of political, or at least electoral, fragmentation. In contrast, Indonesian politics are much more fragmented considering that no party is even able to secure above 20% of the vote. With this greater political fragmentation the role of the leader of the government, as a force for unity, is very important. In maintaining this unity, it is very important that ScoMo and Jokowi are able to maintain the plurality of political life that exist in each nation.

 

Dr Reni Suwarso

Dr Reni Suwarso

Chair, Democracy and Citizenship Cluster and Director, Institute for Democracy, Security and Strategic Studies

Universitas Indonesia

Kevin Evans

Kevin Evans

Indonesia Director

The Australia-Indonesia Centre